MAKASSAR|TUBARANIA.COM— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (BADKO) Sulawesi Selatan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI BADKO Sulawesi Selatan, Fafly Tanda, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, program tersebut tidak boleh dijadikan alat pencitraan politik maupun sarana membangun basis dukungan bagi kelompok atau partai tertentu.
Menurut Fafly, indikasi keterlibatan unsur-unsur politik dalam distribusi, sosialisasi, maupun pengelolaan program MBG berpotensi mencederai prinsip keadilan dan netralitas pelayanan publik. Negara harus memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan program dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan afiliasi politik ataupun kepentingan elektoral.
“HMI BADKO Sulsel memandang bahwa program MBG harus tetap berada dalam koridor kebijakan publik yang bersih dan profesional. Jangan sampai program yang sejatinya hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia justru berubah menjadi instrumen politik yang dapat memecah belah masyarakat serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Fafly.
Lebih lanjut, HMI BADKO Sulsel mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Sulawesi Selatan. Pengawasan yang ketat diperlukan guna memastikan tidak adanya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan, intervensi politik, maupun pemanfaatan program negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
HMI BADKO Sulsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, dan lembaga pengawas untuk turut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia tanpa adanya kepentingan politik yang menumpang di dalamnya.
Sebagai organisasi kader dan gerakan intelektual, HMI BADKO Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi setiap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. HMI berpandangan bahwa keberhasilan Program MBG hanya dapat tercapai apabila pelaksanaannya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta bebas dari intervensi politik praktis.
“Program negara adalah milik rakyat, bukan milik partai politik. Karena itu, segala bentuk upaya politisasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus dihentikan demi menjaga integritas kebijakan dan kepercayaan publik,” tutup Fafly Tanda.
