Makassar_Gelombang penolakan terhadap praktik politik dinasti dan ekspansi kekuasaan yang disebut sebagai “Geng Solo” mengguncang pelaksanaan Rakernas PSI di Hotel Claro Makassar. pada Jumat (30/01/2026) pukul 14.30 WITA.
Aksi tersebut menjadi pernyataan sikap serta sebagai bentuk perlawanan terbuka Kader Hijau hitam sul-sel terhadap praktik politik dinasti, oligarki kekuasaan, serta konsolidasi elite politik yang berupaya memperluas pengaruhnya hingga ke Sulawesi Selatan.
Massa aksi menegaskan bahwa kehadiran jejaring politik “Geng Solo” di Sulsel bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan bentuk pewarisan kekuasaan yang mencederai prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat.
Menyikapi hal tersebut Dalam orasi salah satu perwakilan massa menyampaikan bahwa pemuda/mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk melawan setiap bentuk monopoli kekuasaan.
“Kami menolak politik dinasti dalam bentuk apa pun. Demokrasi bukan milik keluarga, bukan milik dinasti, dan bukan milik geng tertentu. Demokrasi adalah milik rakyat. Ketika kekuasaan diwariskan dan dimonopoli, maka elemen pemuda atau mahasiswa wajib berdiri di garis terdepan perlawanan,” tegas salah satu orator
Lebih lanjut massa aksi menilai ekspansi kekuatan politik tertentu ke daerah hanya akan mempersempit ruang partisipasi publik dan melahirkan ketidakadilan struktural. Kondisi ini, menurut mereka, bertentangan dengan semangat reformasi serta amanat konstitusi yang menjunjung kedaulatan rakyat.
Adapun yang menjadi Tuntutan Aliansi HMI korkom Tamalate ,UNM,dan Unibos adalah sebagai berikut :
1. Hentikan segala bentuk upaya politik dinasti Geng Solo.
2. Tolak perkembangan Geng Solo dan antek-anteknya di Sulawesi Selatan.
3. Tolak kehadiran Raja Juli Antoni di Sulawesi Selatan.
4. Tuntaskan polemik ijazah Presiden Joko Widodo secara terbuka dan sah menurut hukum.
5. Usut tuntas segala bentuk kerusakan ekologi di Indonesia.
6. Kembalikan demokrasi sepenuhnya ke tangan rakyat.
Bagi kader kader terbaik hijau hitam di sul-sel gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan kontrol moral dan intelektual mahasiswa terhadap kekuasaan. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui konsolidasi lanjutan apabila tuntutan tidak direspons.
“Perjuangan ini tentang masa depan demokrasi Indonesia. Jika kekuasaan diwariskan seperti kerajaan, maka mahasiswa akan terus melawan. HMI akan tetap berdiri bersama rakyat,” tutup massa aksi.
Hingga berita di terbitka belum ada respon atau klarifikasi resmi dari pihak yang menjadi sorotan pada aksi tersebut
