Gowa, Tubarania.com- Sulawesi Selatan — Ribuan masyarakat Kabupaten Gowa menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Gowa, Jumat (28/8/2026). Massa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan penonaktifan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Gowa, Husniah Talenrang, mempertimbangkan kembali keputusan menonaktifkan 16 pejabat. Dari jumlah tersebut, disebutkan tujuh pejabat telah dicopot dari jabatannya, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa, Andi Azis Peter.
Massa menilai kebijakan tersebut perlu dipertanyakan karena dinilai berdampak terhadap keberlangsungan roda pemerintahan serta hak-hak aparatur yang terdampak. Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka dasar dan alasan penonaktifan tersebut.

Suasana di sekitar Kantor Bupati Gowa pun terlihat berbeda dari biasanya. Ratusan massa memadati kawasan kantor pemerintahan sembari menyampaikan berbagai tuntutan.
Dalam orasinya, massa meminta Bupati Gowa tidak melakukan penonaktifan atau “menonjobkan” pejabat secara sewenang-wenang.
Mereka juga meminta adanya transparansi serta proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya mempersoalkan penonaktifan sejumlah pejabat, massa juga menyampaikan tuntutan agar Bupati Gowa Husniah Talenrang mengundurkan diri secara baik-baik apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gowa.
Massa bahkan menyatakan keinginan untuk menduduki Kantor Bupati Gowa sebagai bentuk tekanan agar tuntutan mereka mendapat perhatian serius.
“Kami datang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Gowa. Kami meminta kebijakan penonaktifan pejabat dikaji kembali.
Kalau persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, kami meminta Bupati Gowa mengundurkan diri secara baik-baik,” tegas salah seorang peserta aksi.
Selain itu, massa mempersoalkan dugaan tidak adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum kebijakan tersebut diambil. Mereka meminta Gubernur Sulawesi Selatan turut mencermati polemik yang terjadi di lingkungan Pemkab Gowa.
Massa berharap pemerintah provinsi dapat mengambil langkah sesuai kewenangan dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gowa tetap berjalan dengan baik.
Hingga berita ini diterbitkan, tuntutan massa masih menjadi perhatian. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum dan alasan penonaktifan 16 pejabat, termasuk status tujuh pejabat yang disebut telah dicopot dari jabatannya.
Massa juga meminta kejelasan mengenai posisi Sekda Gowa, Andi Azis Peter, yang disebut termasuk dalam pejabat yang dinonaktifkan.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Aparat keamanan terlihat melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Wartawan: Indra, Editor: Bachtiar Tahir



Tinggalkan Balasan