GOWA | TUBARANIA.COM-Sebuah kasus yang mengindikasikan kecerobohan hingga kemungkinan kesengajaan telah muncul di wilayah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa, di mana mobil sampah milik desa yang seharusnya menjadi ujung tombak peningkatan sanitasi masyarakat – dipergunakan untuk kegiatan yang sama sekali menyimpang dari fungsi utama pembuatannya, yakni mengangkut pasir dan batu cipping.
Informasi yang berhasil kami gali dari sumber yang tidak dapat diidentifikasi secara terbuka pada hari Sabtu (7/2) mengungkapkan, tindakan penyimpangan ini merupakan bentuk penghinaan langsung terhadap arahan resmi yang telah dikeluarkan Bupati Gowa, Dr Hj Husniah Talenrang SE, MM.
Pejabat daerah tersebut telah dengan tegas memerintahkan bahwa seluruh armada mobil sampah di tingkat desa hanya boleh dipergunakan untuk keperluan pengelolaan sampah sesuai dengan tujuan pembelian atau pendistribusiannya.
Namun tampaknya, instruksi yang seharusnya menjadi landasan operasional tidak mendapatkan perhatian yang layak. Kasus penyalahgunaan ini tidak terbatas pada satu unit kendaraan saja, melainkan melibatkan tiga mobil yang beroperasi di tiga desa berbeda.
“Desa Rappolemba dan Desa Rappoalah yang berada di bawah naungan Kecamatan Tompobulu, serta Desa Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan“.
Yang semakin memprihatinkan, kendaraan yang merupakan aset publik bernilai tidak sedikit ini bahkan tidak menunjukkan identitas resmi apapun. Tidak ada branding yang jelas sebagai mobil sampah milik desa, bahkan sebagian besar menggunakan plat hitam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan lalu lintas – bahkan ditemukan unit yang tidak memiliki plat nomor sama sekali.
“Ini bukan sekadar kelalaian pada tataran administratif belaka, melainkan merupakan tantangan langsung terhadap aturan negara dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepada pemerintah daerah,” tegas sumber kami.
Kasus ini mencuat sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima dalam tata pemerintahan yang baik dan benar, dengan tiga dimensi pelanggaran yang jelas:
Pertama, pelanggaran terhadap instruksi resmi dari pihak berwenang yang telah menetapkan batasan penggunaan mobil sampah.
Kedua, pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang tanda pendaftaran kendaraan bermotor yang mengatur kewajiban identifikasi kendaraan secara resmi.
Ketiga, bentuk penyalahgunaan fasilitas publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan bersama masyarakat luas, bukan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu.
Sumber kami menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat menjadi pembenaran bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menghindari konsekuensi dari tindakan ini.
“Perlu dilakukan penyelidikan mendalam secara kolaboratif antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran”.
Hal yang paling krusial adalah mengetahui dengan jelas – siapa yang mengambil keputusan terkait penggunaan kendaraan ini dan apa tujuan sebenarnya dari pengangkutan pasir serta batu cipping tersebut,” ujarnya.
Langkah-langkah konsekuensial harus segera diambil dengan penuh ketegasan dan objektivitas.
Bagi pihak yang terbukti terlibat, sanksi administratif harus diterapkan tanpa pandang bulu – mulai dari teguran keras, pemberhentian sementara jabatan, hingga pemberhentian mutlak jika ditemukan kesalahan berat yang merugikan kepentingan masyarakat.
Selain itu, tidak boleh ada kompromi jika dalam penyelidikan ditemukan unsur pelanggaran hukum pidana. Jika terdapat indikasi praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak terkait harus dihadapkan pada proses hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Di samping itu, pihak yang bertanggung jawab juga harus membayar ganti rugi atau mengembalikan kondisi mobil sampah ke keadaan semula, termasuk mengganti anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pengelolaan sampah masyarakat namun tidak dapat dimanfaatkan akibat penyalahgunaan ini.
“Pihak Bupati Gowa harus segera mengambil sikap tegas dan konsisten dalam menangani kasus ini. Tindakan yang diambil tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan satu kasus belaka, tetapi sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan patuh pada segala aturan yang berlaku,” jelas sumber kami.
Selain langkah penyelesaian kasus, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan pemantauan berkelanjutan terhadap pengelolaan seluruh armada mobil sampah di seluruh wilayah Kabupaten Gowa.
Termasuk di dalamnya adalah penerapan branding resmi yang jelas pada setiap kendaraan dan pembentukan sistem pengawasan yang ketat agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang.
Kami telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Rappolemba melalui pesan WhatsApp pada hari Minggu (8/2), namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan apapun. Begitu pula dengan pihak kepala desa dari dua desa lainnya, belum ada konfirmasi resmi yang kami terima.
Media ini dengan terbuka memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepala desa yang wilayahnya melibatkan kendaraan yang disalahgunakan, untuk memberikan klarifikasi terkait kasus ini.
