Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Bosowa (Unibos) menyatakan sikap tegas dan terbuka kepada publik pad pada senin 19 januari 2025.
Dengan menolak segala bentuk penetrasi politik dinasti yang dimotori oleh apa yang mereka sebut sebagai Geng Solo beserta seluruh jejaring kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Sikap ini merupakan bentuk perlawanan terhadap degradasi demokrasi serta matinya kedaulatan rakyat yang kian mengkhawatirkan.
Penolakan tersebut ditegaskan HMI Korkom Unibos sebagai respons atas kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai sedang berada pada titik kritis. Praktik pelanggengan kekuasaan melalui politik keluarga, manipulasi hukum, dan penguatan oligarki politik dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan republik serta mencederai prinsip demokrasi yang berkeadilan.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Korkom Unibos menegaskan bahwa gerakan ini berpijak pada nilai luhur Siri’ na Pacce, falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi kehormatan, solidaritas sosial, dan keberpihakan terhadap penderitaan rakyat.
“Dalam spirit Siri’ na Pacce, Sulawesi Selatan tidak boleh dijadikan ladang subur bagi berkembangnya politik dinasti dan kekuasaan yang menindas kehendak rakyat. Membiarkan ketidakadilan berarti mengkhianati kehormatan dan nurani kolektif masyarakat Sulsel,” tegas Radir selaku Ketua umum HMI Korkom Unibos dalam pernyataannya.
HMI Korkom Unibos dengan tegas menolak segala bentuk normalisasi kekuasaan Geng Solo dan seluruh jejaring elit politiknya yang berupaya menanamkan pengaruh di Sulawesi Selatan, baik melalui struktur formal kekuasaan maupun jalur politik pragmatis yang mengorbankan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
Menurut mereka, sikap diam terhadap ketidakadilan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai Siri’, sementara tunduk pada penindasan adalah matinya Pacce.
Selain itu, HMI Korkom Unibos juga secara tegas menolak wacana maupun praktik pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme tersebut dinilai mencederai hak politik rakyat serta menjadi kemunduran serius bagi demokrasi lokal.
“Kepala daerah harus lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari transaksi elite politik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan keberanian moral yang dijunjung tinggi dalam Siri’ na Pacce,” lanjut radit dalam pernyataan tersebut.
Aksi yang dilakukan HMI Korkom Unibos pada hari ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan historis mahasiswa sebagai penjaga nurani bangsa sekaligus penjaga kehormatan rakyat Sulawesi Selatan. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan peringatan keras terhadap kekuasaan yang dinilai rakus dan anti-demokrasi.
“Lebih baik berdiri melawan ketidakadilan daripada hidup tanpa kehormatan. Mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika demokrasi diperkosa oleh kekuasaan,” pungkasnya
