GOWA|TUBARANIA.COM-Koalisi Lintas Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Irwansyah selaku Ketua Koalisi Lintas Mahasiswa.
Massa aksi membawa spanduk tuntutan serta menyampaikan orasi yang menyoroti adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas tahun anggaran 2024.
Dalam pernyataannya, massa aksi mengungkap dugaan penyimpangan pada belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor yang dinilai tidak sesuai dengan substansi pekerjaan serta minimnya bukti pertanggungjawaban.
Selain itu, ditemukan indikasi penggelembungan (mark-up) dan ketidaksesuaian dalam pengadaan suku cadang, yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Koalisi juga menyoroti temuan pada pelaksanaan perjalanan dinas, di mana terdapat dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ). Berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi, sejumlah nama yang tercantum dalam dokumen tidak tercatat menginap di hotel sebagaimana dilaporkan, bahkan terdapat perbedaan antara invoice yang dilampirkan dengan data resmi pihak hotel. Kondisi ini mengindikasikan adanya rekayasa administrasi serta potensi kelebihan pembayaran yang signifikan dan merugikan keuangan negara.
aksi Demonstrasi Di depan Kantor DPRD Kab.Gowa, Diterima langsung Oleh sekwan DPRD Kab.Gowa Bapak Drs. H. Andi Idil Hafid, M.Si, wakil ketua I DPRD Gowa Bapak Hasrul Abdul Rajab,ketua Fraksi Demokrat Bapak Andi Lukman Naba, anggota DPRD dari fraksi Gerindra Bapak Nasaruddin Sitakka Dan PPTK Dari sekertariat DPRD Kab Gowa pertemuan tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai forum klarifikasi terhadap sejumlah temuan yang disampaikan oleh massa aksi. Dalam proses klarifikasi, pihak terkait menyampaikan bahwa terdapat adanya perubahan aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan teknis kegiatan yang dipersoalkan.
Meski demikian, Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Massa tetap mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan terbuka terhadap dugaan penyimpangan tersebut.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum serta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang diduga terlibat.
