MAKASSAR | TUBARANIA.COM- Koalisi Lintas Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Balai Besar Veteriner Maros Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Raiz selaku jenderal lapangan.
Aksi berlangsung dengan tertib di depan gerbang kantor kejaksaan, diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk tuntutan, serta penyampaian aspirasi secara terbuka. Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa dugaan korupsi pada proyek tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan profesional.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Lintas Mahasiswa secara resmi mengungkap dua paket proyek yang diduga bermasalah, yaitu:Pengadaan Konstruksi Pembangunan Sarana PenunjangSatuan Kerja: Balai Besar Veteriner Maros Sulawesi Selatan Tahun Anggaran: 2025 Sumber Dana: APBN
Nilai Kontrak: Rp. 7.321.086.400,00 Kontraktor Pelaksana: CV. Sumber Resky Abadi dan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Satuan Kerja: Balai Besar Veteriner Maros Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran: 2025 Sumber Dana: APBN
Nilai Kontrak: Rp. 31.898.433.000,00
Kontraktor Pelaksana: PT. Delima Utama
Berdasarkan hasil kajian dan data awal yang dihimpun, mahasiswa menduga terdapat sejumlah indikasi penyimpangan dalam kedua proyek tersebut, antara lain dugaan mark-up anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek. Dugaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
Sebagai bentuk keseriusan, perwakilan massa aksi dipanggil masuk ke dalam kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan secara resmi diterima untuk menyampaikan laporan. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan laporan tertulis beserta data awal yang mendukung dugaan adanya tindak pidana korupsi.
Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menerima laporan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Mahasiswa pun mendesak agar proses penanganan dilakukan secara transparan, profesional, serta tanpa intervensi dari pihak manapun.
Koordinator lapangan, Raiz, dalam keterangannya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan komitmen mahasiswa dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tetap akuntabel. Ia juga menegaskan bahwa Koalisi Lintas Mahasiswa akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga adanya kepastian hukum.
“Jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran dan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Raiz.
Koalisi Lintas Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses hukum serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
